Kamis, 05 Februari 2009

Presiden Korsel Bersumpah kepada Rakyatnya

Mengikuti perjalanan ke luar negeri Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan hanya bisa menikmati apa yang dilakukannya. Ucapannya jadi bahan cerita kocak. Masalah korupsi di Indonesia—posisi nomor tiga negara paling korup di Asia setelah Filipina dan Thailand—yang menjadi sorotan dunia, bisa ia bahas dengan penuh humor.

Wapres berada di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang dari tanggal 22 sampai 29 Februari 2008. Acara utama dari perjalanan ini adalah menghadiri Lee Myung-bak bersumpah kepada rakyatnya untuk menjadi presiden yang mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Acara tersebut bukanlah pelantikan presiden seperti yang diberitakan media massa, termasuk surat kabar ini.

Presiden yang pernah bekerja di Indonesia, di sebuah perusahaan Korsel, itu bersumpah di lapangan terbuka. Ribuan orang hadir. Para wartawan Indonesia yang hadir sampai terperangah ketika menyaksikan toilet umum yang ada di situ tanpa pintu penutup. Orang sedang buang air besar atau kecil bisa ditonton langsung.

Di Jepang, yakni di Osaka dan Tokyo, selain bertemu dengan Perdana Menteri Yasuo Fukuda juga mendatangi pabrik elektronik Panasonic dan Honda. Ada catatan kecil ketika mengunjungi pabrik Panasonic. Ketika akan berkeliling pabrik, para wartawan Indonesia bertanya kepada seorang karyawan. Apakah dijamin aman menaruh barang bawaan wartawan di sebuah ruang tanpa dijaga. ”Ini Jepang,” jawab karyawan Panasonic, pendek. Tawa riuh para wartawan Indonesia segera meledak. Mereka mesti ingat apa yang bakal terjadi di negerinya jika hal yang sama dilakukan.

Perjalanan rombongan Wapres dari Osaka ke Tokyo menggunakan kereta api cepat yang harga tiketnya hampir senilai dengan tiket pesawat Jakarta- Tokyo. Barang-barang bawaan rombongan diangkut dengan pesawat, kecuali barang-barang bawaan wartawan harus dibawa sendiri. Sehingga di dalam kereta api, para wartawan pun jadi tontonan karena tampak aneh, membawa koper-koper besar yang tidak bisa ditampung di tempat barang.

Koridor kereta api penuh barang, seperti kereta api di Jakarta-Surabaya.

Kunjungan ke pabrik-pabrik ini antara lain untuk menghilangkan sumbatan aliran investasi ke Indonesia. Sumbatan itu adalah berita-berita buruk tentang Indonesia, misalnya unjuk rasa kaum buruh dan korupsi. Wapres Kalla pun memberi penjelasan kepada para pengusaha dan pemerintah kedua negeri itu. Orang-orang Indonesia yang tinggal di negeri itu pun dikumpulkan dan diberi penjelasan.

Inilah rekaman ucapan Wapres. ”Negeri kita saat ini baik-baik saja. ...Memang di Indonesia kelihatan banyak korupsi. Akan tetapi, sebenarnya sekarang berkurang. Sekarang kalau mau korupsi di Indonesia orang harus punya nyali besar. Kenapa? Karena terlalu banyak yang memeriksa, yakni polisi, kejaksaan, BPK, BPKP, dan KPK,” ujarnya.

Lha, kenapa sekarang berita tentang korupsi di Indonesia sangat marak? Menurut Kalla, ukuran atau definisi korupsi di Indonesia saat ini semakin lebar. ”Dulu setiap menteri yang punya dana nonbudgeter dinilai tidak korupsi. Sekarang dianggap korupsi. Jadi tampak makin banyak korupsi. Bukan korupsi makin bertambah. Akan tetapi, kriteria korupsinya makin bertambah,” bagitu ucap Kalla.

”Dulu banyak menteri simpan-simpan uang. Sekarang begitu simpan langsung dianggap korupsi. Zaman dulu kalau anak menteri kawin mendapat hadiah kunci mobil sebagai hadiah tidak dianggap korupsi. Akan tetapi, sekarang langsung dianggap korupsi,” ujarnya. Tangan melambai mengumpamakan kunci kontak mobil. Hadirin pun tertawa terbahak-bahak.

Masih kata wapres, dulu korupsi banyak yang tidak ketahuan, tetapi sekarang banyak yang ketahuan. ”Jadi, semakin banyak yang diselidiki dan semakin banyak pula laporan dan pemberitaan. Itu bagus bukan? Dulu korupsi Rp 1 miliar hukumannya satu bulan, sekarang jadi satu tahun.”

Acara Presiden Korea bersumpah di depan rakyat juga menarik hati Jusuf Kalla. Ia melihat perbedaannya dengan Indonesia. Di Indonesia, katanya, presiden disumpah di depan ”anggota terhormat MPR”.

Dua warga Korsel, Cho Hyun Tae dan Hur Young Soon, lain lagi pendapatnya. Menurutnya, upacara pelantikan presiden di Indonesia bernuansa menegakkan wibawa. Sedangkan di negerinya menekankan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya.

Di Indonesia hampir semua mantan presiden dihujat. Begitu juga di Korsel.

Di Korsel ada presiden yang ditangkap karena korupsi. Di Indonesia? ”Mudah-mudahan tidak ada,” ujarnya.


Oleh J Osdar

Program Konversi Minyak Tanah Meleset

JAKARTA, SELASA — Program konversi minyak tanah ke elpiji atau Liquified Petroleum Gas (LPG) masih tersengal-sengal. PT Pertamina pun tak berani memasang target yang terlalu tinggi.

Sampai akhir tahun ini, Pertamina hanya mampu menyasar 15 juta rumah tangga dan industri kecil di Jawa, Bali, dan Sumatera Selatan. Padahal, sebelumnya pemerintah dan Pertamina menyepakati target program konversi elpiji di tahun ini bisa menyasar 20 juta rumah tangga dan industri kecil.

Namun, melihat situasi pasokan elpiji yang amburadul belakangan ini, pemerintah dan Pertamina akhirnya merevisi target. Juru Bicara Pertamina, Anang Rizkani Noor, menjelaskan, Pertamina memangkas target ini karena Pertamina menghadapi kendala infrastruktur. Maklum saja, program konversi minyak tanah ke elpiji tak dibarengi dengan pembangunan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE).

Akibat minimnya SPBBE ini, pasokan elpiji di berbagai daerah yang telah menjalani program konversi sempat tersendat dan langka. Masyarakat harus bersusah payah mencari elpiji.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal menambahkan, Pertamina setidaknya membutuhkan sekitar 200 unit SPBBE dan tangki penyimpanan elpiji sebesar 100.000 metrik ton untuk melaksanakan program konversi tersebut. Adapun pada saat ini jumlah SPBBE hanya 53 unit dan kapasitas tangki elpiji cuma sebesar 35.000 metrik ton.

Kendati demikian, Pertamina cukup senang tahun ini bisa membuat 15 juta rumah tangga dan usaha kecil beralih ke elpiji. Berdasarkan catatan Pertamina hingga 24 Desember 2008 lalu, program konversi minyak tanah ke elpiji telah mencapai 14,6 juta rumah tangga dan industri kecil.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengakui, program konversi elpiji susah untuk menyentuh semua provinsi. Dia memperkirakan program konversi baru merata pada 2010 nanti. Selain masalah infrastruktur, Wapres Kalla mengakui sulit mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan minyak tanah jadi memakai elpiji.

Akibat minimnya SPBBE ini, pengamat perminyakan, Kurtubi, pun memperkirakan, kelangkaan elpiji akan terus terjadi. "Ini programnya enggak sinkron. Masyarakat sudah banyak yang pindah, tapi infrastrukturnya belum dibangun," ujarnya.

Padahal, dia menyatakan program konversi minyak tanah ke elpiji ini sangat bagus dan layak didukung. Karena itu, dia berharap pemerintah segera membangun SPBBE. (Kontan)


Hans Henricus B

Depok Penyebab Utama Banjir Jakarta?

BANDUNG, SELASA — Hidrolog Universitas Padjadjaran Chay Asdak mengatakan, permasalahan utama banjir Jakarta sebenarnya bukan di kawasan Bopunjur. Pertumbuhan pesat di Depok diklaim sebagai penyebab utama kejadian banjir di Jakarta.

"Laju air dari Bopunjur yang masuk ke melalui Sungai Ciliwung di Jakarta hanya sekitar 15 persen. Paling banyak justru dari wilayah Depok. Banyaknya situ atau penampungan air alam yang berubah fungsi menjadi permukiman menyebabkan aliran air permukaan lebih deras ke Jakarta," katanya pada Selasa (16/12) di Bandung.

Chay mengatakan, dari data tahun 1990-1999, di wilayah ini marak terjadi perubahan tata guna lahan yang dianggap menjadi pemicu banjir di antaranya peningkatan lahan pembangunan gedung dan perumahan dari 1.613 hektar menjadi 7.058 hektar dan peningkatan lahan kering pada periode tahun yang sama dari 2.330 hektar menjadi 6.267 hektar.


CHE

Fatwa Haram Rokok Resahkan Petani Tembakau Pamekasan

PAMEKASAN, KAMIS - Wacana fatwa haram merokok oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat resah kalangan petani tembakau di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

"Jika MUI nantinya benar-benar mengeluarkan fatwanya bahwa merokok itu haram, dampaknya jelas akan sangat dirasakan para petani tembakau. Masalahnya, dengan fatwa tersebut bisa mengurangi dan bahkan akan membuat harga tembakau turun drastis," kata Mustain, petani tembakau di Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Kamis.

Pihak gudang, lanjut Mustain, akan membeli tembakau petani dengan harga relatif murah, dengan alasan harga jual rokok di pasaran kurang laku. "Saya berharap, MUI bisa memikirkan rakyat kecil. Kenapa baru sekarang ada rencana mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram. Dari dulu MUI ke mana. Padahal, saat ini petani tembakau sudah menjamur, termasuk di Pamekasan," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Suryadi, produsen rokok lokal Pamekasan. Menurut dia, jika MUI nantinya mengeluarkan fatwa haram rokok, ratusan perusahaan rokok lokal di Pamekasan akan terancam gulung tikar dan ribuan pekerjanya terancam di-PHK.

"Di Pamekasan ini perusahaan rokok lokal yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Rokok Lintingan (Aprolip) berjumlah 240 dengan jumlah tenaga kerja sekitar 6.000 orang. Kalau mereka terpaksa tutup hanya karena fatwa haram, lalu siapa yang akan menampung ribuan orang yang kehilangan pekerjaannya ini," kata Suryadi mempertanyakan.


ABD
Sumber : Antara